Sejarah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil mulanya adalah dua Organisasi Perangkat Daerah yang masing – masing dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai membahas dan menganalisisi roadmap Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat upaya peningkatan efektifitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penyederhanaan Struktur Organisasi dan Dinas – Dinas Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dilebur menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah dikarenakan memiliki Tugas dan Fungsi yang serumpun dan selanjutnya ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2022 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pertamakali dipimpin Bapak H. Parlindungan Pane, SH, M.Si yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2023 oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadhi sebagai Kepala Dinas. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melaksanakan dua urusan pemerintahan daerah dalam satu organisasi yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.